Sedikit Celoteh Soal Kenaikan Harga BBM

Salam sejahtera indonesia. Beberapa hari ini media nasional, lokal bahkan media sosial ramai membicarakan masalah kenaikan harga BBM yang di putuskan oleh pemerintahan Jokowi – JK. Alasannya beragam, dengan reaksi yang rata-rata menolak. Ada yang beralasan jika bbm di naikkan maka akan menyengsarakan rakyat kecil dan ada pula yang menolak karena ikut persepsi kalangan umum.

           Bagi saya kenaikan harga BBM merupakan hal yang lazim terjadi, namun saya tetap memiliki catatan atas tidak wajarnya kebijakan kenaikan bbm ini di lakukan dalam tempo yang cepat bahkan saat umur pemerintahan Jokowi – JK belum genap satu bulan.

            Saya mencatat pertama, dalam hal pengambilan keputusan kenaikan harga, pemerintah cenderung terburu-buru, pak presiden bahkan baru tiba dari kunjungan kerja internasionalnya pada tanggal 16 November, lalu langsung mengumumkan kenaikan harga pada tanggal 17 November malam. Dengan sebelumnya banyak isu-isu kenaikan harga bbm yang membuat pasar panik lantas menjadikan harga bahan pokok merangkak naik karena ketidak jelasan mengenai isu tersebut. Presiden terkesan tertutup bahkan isu naiknya harga bbm ini sangat samar sekali mengenai waktu dan besaran kenaikan.  

            Alhasil menimbulkan efek panik dan spekulasi sehingga berakibat naiknya harga bahan-bahan pokok, kebijakan yang tiba-tiba ini juga membuat pemerintah di anggap kurang tanggap menyelesaikan masalah ekonomi pasca kenaikan harga bbm. Misalnya saja, program pemerintah untuk menstimulus rakyat, agar menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat di daerah tetap berteriak atas kenaikan harga bbm ini. Ini catatan saya menyoal pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Jika saya cermati sebetulnya informasi kenaikan harga bbm ini sengaja di samarkan dan tidak terlalu terdengar gaungnya, agar tidak terjadi kekisruhan dan kegaduhan politik. Namun tetap saja ada implikasi ekonominya. Pemerintah harus berkomunikasi dengan TPID (tim penanggulangan inflasi daerah) mengenai besaran kenaikan harga bahan pokok dan formulasi untuk menekan inflasi di di daerah.

            Dan yang harus di garisbawahi dalam hal buru-buru ini dampaknya adalah kurang terkoordinasinya sebagian hal yang berpengaruh langsung terhadap kenaikan bbm ini. Seperti misalnya aksi mogok yang di lakukan ORGANDA (organisasi angkutan darat) di berbagai wilayah. Mereka merasa tidak di libatkan dalam penghitungan kenaikan harga sehingga efek kejut juga di rasakan oleh pemoda transportasi, dalam hal ini berkaitan dengan penetapan ongkos transportasi.

            Catatan kedua adalah soal alasan kenaikan harga. Pemerintah beralasan naiknya harga bbm perlu di lakukan walaupun harga minyak dunia sedang turun. Dengan begitu di harapkan subsidi bbm yang besarannya mencapai 291 triliun di cabut dan di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur juga program kesehatan. Dalam kampanye pak presiden, anggaran sebesar itu dapat di gunakan untuk membangun 5 proyek MRT, 9 rel kereta jalur ganda, 16 bandara baru, anggaran untuk desa sebesar 1,5 milyar per desa, anggaran jaminan kesehatan dan pembangunan infrastruktur lain.

            Jika ini berjalan begitu adanya, maka langkah strategis pemerintah dalam re-alokasi anggaran dari pos konsumsi ke pos produksi adalah tepat adanya dan patut di apresiasi. Pembangunan infrastruktur amat di perlukan bagi indonesia agar pertumbuhan ekonomi terjadi seperti yang di harapkan. Sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi Hulu-Hilir, infrastruktur penting keberadaannya, jika di suatu negara memiliki infrastruktur yang memadai maka kegiatan ekonomi akan bergerak cepat dan investor pasti melirik, sebab biaya distribusi ekonomi bisa di tekan. Itu adalah catatan positif bagi rencana re-alokasi anggaran. Namun tetap harus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rencana tersebut.

            Hanya saja niat mulia ini tidak di barengi dengan sosialisasi dan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat, sehingga mau tidak mau menimbulkan gejolak sosial seperti demonstrasi penolakan kenaikan harga bbm oleh sebagian kalangan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kurang sigap dalam menyiapkan antisipasi gejolak sosial pasca kenaikan harga bbm.

            Catatan selanjutnya mengenai besaran kenaikan dan strategi pemerintah. Harga bahan bakar premium dan solar naik masing-masing Rp. 2.000,-. Premium ke tingkat harga 8.500 dari sebelumnya 6.500 dan solar menjadi 7.500 dari sebelumnya 5.500.

Lalu mengapa besaran kenaikan harus Rp. 2.000,- ?

            Pemerintah sebetulnya yang lebih berhak dan harus secara terbuka menjawab masalah ini. Belum lagi soal pertanyaan mengenai, saat harga minyak dunia turun lantas kenapa bbm di indonesia malah naik ?

            Bagi saya secara pribadi kenaikan bbm hingga mencapai besaran kenaikan 2.000 rupiah telah menutup keran-keran pencurian terhadap bbm bersubsidi, yang di lakukan oleh mafia migas. Sebagaimana di ketahui bersama, kemungkinan pencurian ini telah di katakan oleh menteri kelautan dan perikanan, Susi pudjiastuti. Bbm subsidi kita di curi di tengah laut, dengan modus mengisi bbm subsidi di pelabuhan indonesia lantas di tengah laut bbm subsidi ini di sedot oleh kapal lain yang kemudian di jual ke negara lain. Dengan tingkat harga 8.500 ini menutup kemungkinan tersebut. Karena harga bbm kita merupakan yang tertinggi di asia tenggara. Ya, mafia migas pasti panik menerima kenyataan seperti ini. Memberantas mafia migas merupakan hal yang urgen, harus di lakukan secepatnya.

            Kita harus memahami secara mendalam mengapa harga minyak dunia turun dan indonesia menaikkan harga bbm. Selain karena hal yang telah di jelaskan di atas terkait mafia migas. Harga minyak dunia turun di akibatkan resesi yang terjadi di jepang, sehingga permintaan terhadap minyak dunia menurun dan secara otomatis harga, juga menurun karena ketersediaan pasokan.

            Fenomena rezim ISIS di timur tengah juga patut di perhitungkan, menurut perspektif, Indra J. Pilliang (Peneliti CSIS), fenomena ISIS yang telah menduduki daerah-daerah penghasil minyak di timur tengah dan menjualnya secara bebas dan setengah harga membuat ketersediaan pasokan minyak mentah dunia melimpah, implikasinya harga minyak mentah dunia menurun. Negara-negara seperti indonesia pastinya lebih memilih membeli daripada harus mengambil dari kilang-kilang di dalam negeri, hal ini di lakukan demi menjaga ketersediaan minyak mentah produksi dalam negeri yang di prediksi akan habis 10 tahun lagi.

            Keterkaitan antara hal tersebut dengan naiknya harga bbm jelas ada, yaitu untuk mengurangi pemakaian dalam negeri yang mencapai jumlah 73 juta kiloliter dalam setahun. Jika harga premium di tingkatkan hingga tingkat harga 8.500 rupiah dan mendekati pertamax yang berada pada tingkatan 9.000 s.d 10.500 rupiah. Jika anda rasional dengan hal ini maka anda pasti memilih membeli bbm non subsidi dengan pertimbangan harga yang tidak terlampau jauh namun kualitas lebih bagus bbm non subsidi.

Ini adalah strategi pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Jika, kita berkaca pada kebijakan ini maka pemerintah menginginkan rakyatnya tidak bergantung pada subsidi pemerintah namun roda perekonomian tetap berjalan. Sesuai dengan cita-cita kemandirian ekonomi.

Kebijakan ini juga harus di barengi dengan program peningkatan kesejahteraan yang di lakukan pemerintah guna menjaga kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat berhak menagih janji presiden jokowi untuk berpihak pada mereka, untuk membela kepentingan rakyat miskin. Sampai detik ini masih banyak masyarakat percaya jika kenaikan harga bbm semata-mata di lakukan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menghimpit kehidupan mereka. jaga kepercayaan itu Pak Presiden Jokowi.