Salam sejahtera indonesia. Beberapa hari ini media
nasional, lokal bahkan media sosial ramai membicarakan masalah kenaikan harga
BBM yang di putuskan oleh pemerintahan Jokowi – JK. Alasannya beragam, dengan
reaksi yang rata-rata menolak. Ada yang beralasan jika bbm di naikkan maka akan
menyengsarakan rakyat kecil dan ada pula yang menolak karena ikut persepsi
kalangan umum.
Bagi
saya kenaikan harga BBM merupakan hal yang lazim terjadi, namun saya tetap
memiliki catatan atas tidak wajarnya kebijakan kenaikan bbm ini di lakukan
dalam tempo yang cepat bahkan saat umur pemerintahan Jokowi – JK belum genap
satu bulan.
Saya
mencatat pertama, dalam hal pengambilan keputusan kenaikan harga, pemerintah
cenderung terburu-buru, pak presiden bahkan baru tiba dari kunjungan kerja
internasionalnya pada tanggal 16 November, lalu langsung mengumumkan kenaikan
harga pada tanggal 17 November malam. Dengan sebelumnya banyak isu-isu kenaikan
harga bbm yang membuat pasar panik lantas menjadikan harga bahan pokok
merangkak naik karena ketidak jelasan mengenai isu tersebut. Presiden terkesan
tertutup bahkan isu naiknya harga bbm ini sangat samar sekali mengenai waktu
dan besaran kenaikan.
Alhasil
menimbulkan efek panik dan spekulasi sehingga berakibat naiknya harga
bahan-bahan pokok, kebijakan yang tiba-tiba ini juga membuat pemerintah di
anggap kurang tanggap menyelesaikan masalah ekonomi pasca kenaikan harga bbm. Misalnya
saja, program pemerintah untuk menstimulus rakyat, agar menjaga daya beli
masyarakat menengah ke bawah tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga
masyarakat di daerah tetap berteriak atas kenaikan harga bbm ini. Ini catatan
saya menyoal pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Jika saya cermati
sebetulnya informasi kenaikan harga bbm ini sengaja di samarkan dan tidak
terlalu terdengar gaungnya, agar tidak terjadi kekisruhan dan kegaduhan
politik. Namun tetap saja ada implikasi ekonominya. Pemerintah harus
berkomunikasi dengan TPID (tim penanggulangan inflasi daerah) mengenai besaran
kenaikan harga bahan pokok dan formulasi untuk menekan inflasi di di daerah.
Dan
yang harus di garisbawahi dalam hal buru-buru ini dampaknya adalah kurang
terkoordinasinya sebagian hal yang berpengaruh langsung terhadap kenaikan bbm
ini. Seperti misalnya aksi mogok yang di lakukan ORGANDA (organisasi angkutan
darat) di berbagai wilayah. Mereka merasa tidak di libatkan dalam penghitungan
kenaikan harga sehingga efek kejut juga di rasakan oleh pemoda transportasi,
dalam hal ini berkaitan dengan penetapan ongkos transportasi.
Catatan
kedua adalah soal alasan kenaikan harga. Pemerintah beralasan naiknya harga bbm
perlu di lakukan walaupun harga minyak dunia sedang turun. Dengan begitu di
harapkan subsidi bbm yang besarannya mencapai 291 triliun di cabut dan di
alokasikan untuk pembangunan infrastruktur juga program kesehatan. Dalam
kampanye pak presiden, anggaran sebesar itu dapat di gunakan untuk membangun 5
proyek MRT, 9 rel kereta jalur ganda, 16 bandara baru, anggaran untuk desa
sebesar 1,5 milyar per desa, anggaran jaminan kesehatan dan pembangunan
infrastruktur lain.
Jika
ini berjalan begitu adanya, maka langkah strategis pemerintah dalam re-alokasi
anggaran dari pos konsumsi ke pos produksi adalah tepat adanya dan patut di
apresiasi. Pembangunan infrastruktur amat di perlukan bagi indonesia agar
pertumbuhan ekonomi terjadi seperti yang di harapkan. Sebagai penunjang utama
kegiatan ekonomi Hulu-Hilir, infrastruktur penting keberadaannya, jika di suatu
negara memiliki infrastruktur yang memadai maka kegiatan ekonomi akan bergerak cepat
dan investor pasti melirik, sebab biaya distribusi ekonomi bisa di tekan. Itu
adalah catatan positif bagi rencana re-alokasi anggaran. Namun tetap harus
memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rencana tersebut.
Hanya
saja niat mulia ini tidak di barengi dengan sosialisasi dan informasi yang
menyeluruh kepada masyarakat, sehingga mau tidak mau menimbulkan gejolak sosial
seperti demonstrasi penolakan kenaikan harga bbm oleh sebagian kalangan
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kurang sigap dalam menyiapkan antisipasi
gejolak sosial pasca kenaikan harga bbm.
Catatan
selanjutnya mengenai besaran kenaikan dan strategi pemerintah. Harga bahan
bakar premium dan solar naik masing-masing Rp. 2.000,-. Premium ke tingkat
harga 8.500 dari sebelumnya 6.500 dan solar menjadi 7.500 dari sebelumnya
5.500.
Lalu mengapa besaran kenaikan harus Rp. 2.000,- ?
Pemerintah
sebetulnya yang lebih berhak dan harus secara terbuka menjawab masalah ini. Belum
lagi soal pertanyaan mengenai, saat harga minyak dunia turun lantas kenapa bbm
di indonesia malah naik ?
Bagi
saya secara pribadi kenaikan bbm hingga mencapai besaran kenaikan 2.000 rupiah
telah menutup keran-keran pencurian terhadap bbm bersubsidi, yang di lakukan
oleh mafia migas. Sebagaimana di ketahui bersama, kemungkinan pencurian ini
telah di katakan oleh menteri kelautan dan perikanan, Susi pudjiastuti. Bbm
subsidi kita di curi di tengah laut, dengan modus mengisi bbm subsidi di
pelabuhan indonesia lantas di tengah laut bbm subsidi ini di sedot oleh kapal
lain yang kemudian di jual ke negara lain. Dengan tingkat harga 8.500 ini
menutup kemungkinan tersebut. Karena harga bbm kita merupakan yang tertinggi di
asia tenggara. Ya, mafia migas pasti panik menerima kenyataan seperti ini.
Memberantas mafia migas merupakan hal yang urgen, harus di lakukan secepatnya.
Kita
harus memahami secara mendalam mengapa harga minyak dunia turun dan indonesia
menaikkan harga bbm. Selain karena hal yang telah di jelaskan di atas terkait
mafia migas. Harga minyak dunia turun di akibatkan resesi yang terjadi di
jepang, sehingga permintaan terhadap minyak dunia menurun dan secara otomatis
harga, juga menurun karena ketersediaan pasokan.
Fenomena
rezim ISIS di timur tengah juga patut di perhitungkan, menurut perspektif,
Indra J. Pilliang (Peneliti CSIS), fenomena ISIS yang telah menduduki
daerah-daerah penghasil minyak di timur tengah dan menjualnya secara bebas dan
setengah harga membuat ketersediaan pasokan minyak mentah dunia melimpah,
implikasinya harga minyak mentah dunia menurun. Negara-negara seperti indonesia
pastinya lebih memilih membeli daripada harus mengambil dari kilang-kilang di
dalam negeri, hal ini di lakukan demi menjaga ketersediaan minyak mentah
produksi dalam negeri yang di prediksi akan habis 10 tahun lagi.
Keterkaitan
antara hal tersebut dengan naiknya harga bbm jelas ada, yaitu untuk mengurangi
pemakaian dalam negeri yang mencapai jumlah 73 juta kiloliter dalam setahun. Jika
harga premium di tingkatkan hingga tingkat harga 8.500 rupiah dan mendekati
pertamax yang berada pada tingkatan 9.000 s.d 10.500 rupiah. Jika anda rasional
dengan hal ini maka anda pasti memilih membeli bbm non subsidi dengan
pertimbangan harga yang tidak terlampau jauh namun kualitas lebih bagus bbm non
subsidi.
Ini adalah strategi
pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Jika, kita berkaca
pada kebijakan ini maka pemerintah menginginkan rakyatnya tidak bergantung pada
subsidi pemerintah namun roda perekonomian tetap berjalan. Sesuai dengan
cita-cita kemandirian ekonomi.
Kebijakan ini juga
harus di barengi dengan program peningkatan kesejahteraan yang di lakukan
pemerintah guna menjaga kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke
bawah. Masyarakat berhak menagih janji presiden jokowi untuk berpihak pada
mereka, untuk membela kepentingan rakyat miskin. Sampai detik ini masih banyak
masyarakat percaya jika kenaikan harga bbm semata-mata di lakukan untuk
kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menghimpit kehidupan mereka. jaga
kepercayaan itu Pak Presiden Jokowi.
